BISIP Tingkatkan Kinerja dengan Membangun SPI, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, SMM, dan MRI
Cisarua (3/11) – Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM), Sistem Manajemen Mutu (SMM), Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Kegiatan ini berlangsung pada 2-3 November 2023 di Cisarua, Bogor. Tujuannya tidak lain untuk memperbaharui berbagai informasi terkait ketentuan penilaian kinerja yang perlu disiapkan BISIP, baik melalui Implementasi ZI, WBK/WBBM, MRI dan SPM. Proses mencapai target kinerja melalui rangkaian ketentuan penilaian kinerja ini memerlukan dukungan seluruh staf BISIP, mulai dari pucuk pimpinan hingga tingkat pengemudi dan pramusaji, yang nantinya diharapkan tercermin dalam ruang lingkup pelayanan terhadap kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.
Arahan Sekretaris Badan, Haris Syahbuddin, saat membuka kegiatan, menyebutkan bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh BISIP ini merupakan hal krusial dan memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi. Kegiatan ini adalah bentuk pemberdayaan SDM melalui knowledge, sehingga staf BISIP tidak hanya menjadi Human Resources saja, namun, dapat berubah menjadi Human Capital dalam mendukung kinerja BSIP. Apalagi saat ini, di beberapa negara, arah pembangunan pertanian tidak lagi berbicara peningkatan produktivitas, tetapi kualitas, dimana standardisasi adalah bagian dari penentunya. Oleh karena itu, human capital harus ambil bagian dari keberhasilan standardisasi.
Haris juga mengapresiasi semangat BISIP, di bawah nakhoda Nuning Nugrahani selaku Kepala BISIP, termasuk terhadap pemilihan moto layanan BISIP, sebagaimana yang disampaikan oleh Nuning, yakni SMILE atau Sistematis, Managable & Negotiable, Integrated lintas Stakeholder, Legal, dan Efektif, Efisien serta Ekonomis dan diikuti sikap perilaku yang smile, listen and action. Moto ini selain sarat dengan makna subtansi layanan, juga akan memberikan suasana bersahaja dan gembira dalam memberikan layanan.
Rundown kegiatan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yakni peningkatan integritas balai melalui SPI. Bertindak sebagai narasumber, dari Inspektorat Jenderal, Kementan, Heni Nugraha. Heni menyampaikan informasi tentang pentingnya penyelenggaraan SPI untuk membentuk layanan yang handal dan modern. Ada 7 ruang framework penilaian SPI yang dalam penyelenggaraannya perlu dibersamai oleh seluruh komponen BISIP, ungkap Heni Nugraha. Keterlibatan seluruh komponen BISIP akan memudahkan dalam implementasi seluruh ruang dalam pembangunan zona integritas.
Sesi kedua yakni penguatan langkah operasional layanan informasi BISIP. Langkah operasional yang digagas yakni pengembangan Sistem Basis Data RSNI Pertanian atau disebut SIBARISTA. Aplikasi ini akan memperkaya layanan informasi BISIP yang tentunya dengan kemudahan akses. BISIP menginisiasi wadah pengumpulan hasil dari satker di BSIP yang akan ditautkan dalam Website BSIP. Tujuannya untuk menghindari banyaknya aplikasi yang mungkin tengah disiapkan dan berpotensi memiliki kemiripan dari Satker di BSIP lainnya. Upaya ini juga akan memudahkan penatakelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektorik (SPBE) mengacu pada ISO/ICE yang sudah ditetapkan dan seharusnya juga diterapkan oleh BSIP sebagai Badan Standar.
Sesi Ketiga yakni sesi diskusi SMM, dalam hal ini berupa penerapan manajemen ISO. Diskusi ini mengundang narasumber dari PT. TSI, Josef Sutradi. Josef menyampaikan arti penting dari penerapan ISO, dalam konteks perlu melengkapi evidence atas setiap ruang lingkup pelayanan, utamanya yang melekat pada BSIP selaku Badan Standar. Evidance ini sebagai kelengkapan yang dapat membantu saat mengusulkan sertifikasi manajemen organisasi nantinya.
Sesi keempat yang berlangsung pada malam hari, yakni penyampaian Sosialisasi Disiplin PNS termasuk informasi terkait perkwainan dan Perceraian PNS. Diskusi ini disampaikan oleh Yadi Rusyadi, Kasubag Tata Usaha BISIP. Bahan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali terkait Hak dan Kewajiban yang melekat pada ASN dan perlu juga ditaati oleh seluruh staf BISIP tanpa terkecuali.
Disesi akhir yang berlangsung di hari kedua yakni diskusi identifikasi MRI dengan narasumber Rina Fitria Widiastuti, sekretariat BSIP. Rani mengutarakan bahwa akan mudah bagi BISIP untuk mengidentifikasi risiko dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai lalu disusun ke bawahnya, walaupun idealnya identifikasi risiko dari bawah juga bisa dilakukan. Penyusunan MRI ini menjadi wajib karena saling terkait dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang akan mendorong reformasi birokrasi.