Informasi Publik

Kementerian Pertanian RI menggelar acara pelantikan dan penandatanganan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementan di Jakarta.

Sebanyak 1.481 PPPK dilantik, termasuk 4 orang pegawai dengan penempatan satker pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan (2 orang), Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Hias (1 orang) dan Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Industri dan Penyegar (1 orang). 4 orang yang semula PPNPN di BISIP ini mengisi formasi pada jabatan pelaksana umum Pengadministrasi Perkantoran.

Usai pelantikan, PPPK BRMP mengikuti kegiatan pembekalan dengan materi yang disampaikan oleh Sekretaris BRMP (Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA). Pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, serta nilai-nilai kerja yang harus diemban sebagai ASN

Pembahasan peta jabatan ini dibutuhkan sesuai dengan Lembaga baru dan oleh karenanya perlu koordinasi di lingkup BRMP dengan K/L Pembina masing-masing Pembina dan hal ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya kendala di kemudian hari, terutama untuk Tingkat UPT dan UK.

Disampaikan oleh Plt. Kepala BPHPMP terkait kondisi piutang royalti yang berasal dari pemanfaatan ATB bernilai Kekayaan Intelektual. Bahwa sampai dengan tahun 2024, mulai dilakukan upaya perhitungan piutang secara intens dan oleh karenanya telah dilakukan permohonan langkah mitigasi kepada Inspektur Jenderal Kementan melalui surat Kepala BSIP pada Oktober 2024.

Koordinasi langsung dipimpin oleh Mentan atas kebutuhan pengawasan dan monitor Luas Tambah Tanam (LTT) di 14 Provinsi dan Pengerahan irigasi sesuai dengan kebutuhan luas tambahan cetak sawah di periode Februari s/d April 2025.

Diskusi dilaksanakan dalam rangka melaporkan perkembangan SiBaRISTA guna menindaklanjuti temuan BPK, bahwa:

Secara keseluruhan Aplikasi SiBaRISTA masih dapat digunakan, namun perlu dipastikan Satker pengampunya saja. Begitupun dengan tinjauan pada menu-menunya, seperti menu layanan laboratorium, layanan permohonan lisensi, SNI Corner, dan menu layanan pendampingan standar masih memungkinkan diteruskan. Hanya saja memerlukan waktu untuk melengkapi materi paket penerapan standar, langkah penerapan standar sampai diperolehnya tanda SNI, hingga embeded link untuk e-learning video yang perlu dikoordinasikan dengan BB Penerapan dan pemberi layanan penerapannya di BRMP Provinsi;

Memperhatikan kendala dan permasalahan tersebut, kami mohon arahan Bapak Sekretaris Badan terkait dengan:

Pendanaan pengembangan aplikasi dan materi substansi lainnya dengan Satker di lingkup BRMP yang membutuhkan waktu;

Pengembangan per menu layanan oleh Satker pemberi layanan dengan substansi konten hingga pada tarif termasuk operator yang dapat ditugaskan melakukan kontrol permohonan layanan; 

Penamaan SiBaRISTA yang perlu disesuaikan dan usul kami yaitu tetap menggunakan SiBaRISTA, namun mengubah akronimnya menjadi:

Sistem Informasi Basis Perakitan Inovasi dan Standar Pertanian;

Sistem Informasi Basis Rancangan Perakitan, Standar dan Modernisasi Pertanian;

Sistem Informsi Basis Layanan Publik Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Sistem Informasi Basis Perakitan, Modernisasi, dan Standar Pertanian;

Beberapa kondisi yang perlu selalu menjadi perhatian adalah Theory of Change (ToC) dari Proyek yang mungkin harus selalu diingatkan untuk sinkronisasi dan kesamaan tujuan dari setiap pelaksanaan proyek atas kegiatan setiap Komponennya;

Kondisi kebutuhan bergeraknya setiap Komponen yang tentunya akan menghasilkan dari informasi-informasi yang menjadi knowledge dari pelaksanaan proyek disampaikan memerlukan server atau tempat penyimpanan untuk materi Komponen 4 dan Komponen lain dapat mengumpulkan seluruh hasil final yang menjadi bahan bagi Komponen 4 dan juga Komponen lain;

Tindak lanjut hasil diskusi yang disepakati:

Mempersiapkan sistem penyimpanan yang akan disiapkan dari BRMP Pengelola Hasil dalam NAS (Network Attached Server) dan nanti disiapkan masing-masing komponen dengan user dan passwordnya untuk setiap Penjab Komponen;

Pembahasan TOR, kuesioner baseline dari masing-masing Komponen akan diagendakan pada pertemuan berikutnya;

Mengenai kebutuhan website dan penandatanganan kesepakatan dengan pemegang SDG jika dimungkinkan untuk dikoordinasikan terlebih dahulu di lingkup BRMP terutama untuk menentukan ruang lingkup kesepakatan nanti dengan K/L lain.

Pendampingan penyusunan tanggapan atas temuan BPK dilakukan untuk sinkronisasi penyampaian justifikasi untuk pengungkapan yang akuntabel dan memperjelas upaya penyelesaiannya.

Persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peserta PPPK Tahap II dari BPHPMP dapat mengikuti pelaksanaan ujian di BKN Pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari tanggal 25 s/d 28 April 2025.

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada seluruh staf BISIP atas adanya Permentan 10/2025 dan perubahan tugas dan fungsi BPHPMP dan bagaimana mengidentifikasi tugas dan fungsi baru dalam implementasi pelayanan prima.