Informasi Publik

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada seluruh staf BISIP atas adanya Permentan 10/2025 dan perubahan tugas dan fungsi BPHPMP dan bagaimana mengidentifikasi tugas dan fungsi baru dalam implementasi pelayanan prima.

KPRI Puspita melakukan pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama lisensi untuk rahasia dagang Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO). Perpanjangan ini dibahas diperiode telah ditetapkannya SOTK yang baru sebagaimana Balai Penelitian Tanah dan Pupuk yang menghasilkan invensi PUPO ini telah berganti lagi organisasinya dari yang kemarin Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk), saat ini telah berganti menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, sebagaimana Permentan 10 Tahun 2025.

Pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama lisensi ini menginformasikan bahwa tugas dan fungsi Balai saat ini masih sejalan dalam kondisi adanya fungsi yang disebutkan pada Pasal 133 Permentan 10/2025 yaitu pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian. PUPO sebagai perangkat uji jelas sudah diproduksi dan disebarkan oleh KPRI Puspita dan dalam periode ini telah 3 kali mengalami perpanjangan lisensi.

Dari BPHPMP belum ada pelantikan pejabat fungsional sehubungan dengan adanya perubahan nama fungsional dari yang semula Analis Anggaran APBN menjadi Pengawas Keuangan APBN

FGD ini mengungkapkan adanya persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana ketentuan yang baru untuk lebih selektifnya JF Pranata Humas sebagaimana kebutuhan pada Tingkat Jabatannya masing-masing. Misal untuk Pranata Humas Muda dipersyaratkan strata dua untuk Pendidikan

Pembahasan untuk fungsi di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, lebih pada penetapan pelaksanaan fungsi c) pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian. Dengan memasukkan tambahan pengelolaan ATB untuk mewadahi penugasan dari Kepmentan 488/2023.

Pembahasan pemantauan dan verifikasi ini dilakukan atas perjanjian lisensi untuk pemanfaatan paten ‘Produk Silika Cair dari abu sekam padi dan proses pembuatannya menggunakan teknik sol’ yang merupakan hasil invensi dari BB Paspa.

Kendala atas pelaksanaan lisensi yang diperoleh sejak 2020-2025 dan baru di tahun 2023 diperoleh ijin edar produk, sementara pengujian atas pertanaman organik menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi meningkatkan biaya input.

Sehingga atas kondisi lisensi yang akan berakhir, disarankan untuk memperpanjang dalam hal ini guna memanfaatkan masa ijin edar produk yang masih berlaku hingga 2026.

Dari arahan Kepala BRMP disampaikan semangat baru pendirian BRMP kepada seluruh Satuan Kerja BRMP agar terus mendukung program strategis Mentan dan Kementerian

Halal Bihalal dengan seluruh staf di lingkup Sekretariat BRMP dilakukan untuk memberi semangat atas berdirinya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang telah melengkapi Perpres 192/2024 dengan Permentan 2/2025 untuk Eselon II di lingkup Pusat dibawah BRMP.

Halal Bihalal dengan satu pesan Kepala BRMP yang telah dilantik pada 30 Maret 2025 untuk terus melakukan sosialisasi atas hasil-hasil ATB bernilai Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki Kementan

Pelaksanaan Technical Advisory Meeting GEF-7: CDCSUI diikuti Kepala BISIP sebagaimana penugasan Keputusan Kepala BSIP dengan kedudukan sebagai Koordinator Komponen 4: Knowledge Management dan pada pertemuan TAC ke-1 ini diupayakan kondisi sinergi pelaksanaan kegiatan dengan Komponen 2 untuk pelaksanaan penyediaan sistem informasi.