Informasi Publik

Renaksi SPI KPK dilaksanakan untuk mendapatkan rencana aksi sebagaimana perubahan tugas dan fungsi yang baru sesuai dengan Permentan 10/2025.

Presiden telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau "Tunas". Regulasi ini, yang bertujuan melindungi anak di ruang digital, mengatur kewajiban penyelenggara platform digital dalam perlindungan anak sebagai pengguna internet

Diskusi yang intens atas kebutuhan pelaksanaan pengungkapan hasil perakitan kedepan yang sudah dilisensi, dapat diidentifikasi, dan memiliki nilai ekonomi ini dapat diakomodir sebagai ATB dalam SIMAN, apabila seluruh syaratnya mutlak terpenuhi. Dan kemudian dilakukan penatakelolaannya dari BRMP PH sehingga nilai ekonominya terus tergali dengan baik.

Upacara di pimpin oleh Kepala BRMP Tanaman Pangan dan membacakan pidato dari Menteri Komunikasi dan Digitalisasi

Pertemuan bersama Tim Manajemen PPK, Bendahara, dan PUMK melaksanakan Rapat Rutin Manajemen untuk koordinasi atas kebutuhan perubahan atas pembagian kerja dengan ditambahnya Tim Kerja baru yaitu Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Rapat Pimpinan lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) usai Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas termasuk Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebanyak lebih dari 120 orang.

Sekretaris Badan, Dr. Haris Syahbuddin, DEA bahwa semua yang mengikuti pelantikan hari ini adalah Pejabat dan staf terpilih yang ditetapkan untuk membantu bekerjanya BRMP usai transformasi, jelasnya. Ditempatkan dimanapun, selalu siap dengan kondisi dan bersiap dengan peran menjadi pendukung program Menteri Pertanian di daerah, terutama untuk Balai-Balai Penerapan di Provinsi

Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas termasuk Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebanyak lebih dari 120 orang.

Sosialisasi penyediaan laporan triwulanan di Satker untuk kebutuhan BRMP dalam Menyusun laporan kinerja kegiatan Triwulan I tahun 2025.

Output kinerja BSIP TA 2024 dipaparkan telah memberikan nilai Capaian Kinerja Utama (98,10%), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (95,96%), Realisasi Anggaran PNBP (95,56%), dan Penilaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Pemerintah (AKIP) (87,60). Pencapaian output kinerja TA 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh satuan kerja di lingkup BRMP, dan menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan kinerja ke depan BRMP, jelas Dr. Ir. Sri Asih Rohmani, M.Si., Kapoksi Perencanaan, Sekretariat BRMP.

Peluncuran buku berjudul "Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)" edisi ke-2, sebagaimana arahan Dewan Pengarah BRIN agar dapat disiapkan untuk juga dapat melindungi petani dan kalangan di bawah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini juga memberikan kemudahan dalam proses pengadaan dan meningkatkan peran UMKM